Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Ist/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin memberikan sejumlah catatan atas kinerja pengelolaan anggaran dan kegiatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang membahas akuntabilitas kinerja selama tahun 2020 dan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2022 pada rapat kerja bersama Kamis (10/6/2021), Kemenkeu memaparkan pagu indikatif tahun 2022 sebesar Rp43,19 triliun, termasuk alokasi anggaran untuk Badan Layanan Umum di bawah Kemenkeu.

“Efisiensi belanja birokrasi yang dilakukan Kemenkeu ini perlu menjadi contoh bagi kementerian- kementerian lainnya. Dari yang sebelum periode pandemi, belanja birokrasi mencapai sekitar Rp1,97 triliun, kemudian menurun drastis hingga 63 persen menjadi hanya sekitar Rp720 miliar. Jika Kemenkeu bisa melakukan efisiensi mencapai sekitar Rp1,25 triliun, tentu Kementerian/Lembaga (K/L) lain perlu didorong hal yang sama. Dengan begitu penghematan yang dihasilkan dapat lebih besar lagi,” urai Puteri melalui keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Sabtu (12/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti capaian kinerja Kemenkeu yang diukur dengan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang mengalami penurunan menjadi 4,36 pada tahun 2020. Padahal capaian indikator tersebut pada tahun 2019 mencapai 4,56.

“Kemenkeu memiliki target besar untuk meningkatkan rasio perpajakan tahun depan. Dimana, keberhasilannya tidak terlepas dari kepatuhan dan dukungan publik. Sehingga, kinerja pelayanan publik Kemenkeu juga menjadi komponen penting bagi keberhasilan berbagai kebijakan fiskal yang ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja indikator kepuasan pengguna layanan ini perlu semakin ditingkatkan pula,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puteri juga mendorong Kemenkeu untuk dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pelaku UMKM. “Kemarin, Kepala LKPP  menyampaikan, nilai belanja pengadaan di tingkat K/L yang melibatkan UMKM hanya sekitar 11 persen. Nilai ini masih sangat rendah sekali, apalagi jika mengingat belanja pemerintah juga memiliki andil yang besar dalam mendorong pergerakan ekonomi. Harapannya, belanja pengadaan ini menjadi penyelamat atas daya tahan UMKM yang masih lemah,” tegas Puteri.

Tak hanya itu, legislator dapil Jawa Barat VII tersebut menilai pengelolaan program beasiswa oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu terus dievaluasi, khususnya untuk memastikan kontribusi alumni penerima beasiswa terhadap pembangunan nasional.

“Saya kira penting untuk mulai memetakan masa depan atau kelanjutan dari program beasiswa yang dikelola LPDP agar dapat lebih berkontribusi langsung pada pembangunan nasional. Khususnya, dengan menyediakan fasilitas channeling atau pengembangan profesi bagi penerima beasiswa untuk berkarir di lembaga negara atau acceleration program untuk mendukung startup yang mereka bentuk, misalnya,” tutupnya. (alw/sf)